Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar aksi demonstrasi di depan gerbang DPRD Sumsel, Senin (22/6/2026).

Massa aksi berasal dari berbagai organisasi kemahasiswaan, diantaranya PMII, GMNI, KAMMI,IPNU, GMKI, Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND), dan IMM. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi ekonomi nasional yang dinilai semakin membebani masyarakat.

Dalam orasinya, para mahasiswa menyoroti kenaikan biaya hidup, ketidakstabilan harga kebutuhan pokok, hingga melemahnya nilai tukar rupiah yang dinilai berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat.

Koordinator aksi, Syaidina Ali, mengatakan kondisi ekonomi saat ini membuat beban masyarakat semakin berat.

Menurutnya, sejumlah program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih belum memberikan manfaat yang dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Ia juga menilai situasi tersebut diperparah oleh tekanan ekonomi global yang menyebabkan meningkatnya biaya produksi serta harga barang impor. Dampaknya, ruang fiskal pemerintah dinilai semakin terbatas dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Selain persoalan ekonomi, massa aksi turut menyoroti berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Mereka menilai akses terhadap layanan dasar tersebut masih belum merata, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam orasinya, salah satu peserta aksi, Wahidin, menekankan pentingnya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang lebih transparan serta berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

“Kami mendorong optimalisasi penerimaan negara dan kebijakan yang mampu menciptakan pemerataan ekonomi, termasuk melalui wacana pajak kekayaan,” ujarnya.

Mahasiswa juga mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja kabinet yang dinilai perlu ditingkatkan dari sisi efektivitas, tata kelola pemerintahan, serta komitmen terhadap kepentingan publik.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya menjamin ketersediaan dan stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM), memastikan pemenuhan hak pendidikan dan kesehatan yang layak bagi seluruh warga negara, mendorong kebijakan perpajakan yang lebih berkeadilan termasuk pajak kekayaan, serta melakukan evaluasi terhadap kinerja kabinet pemerintahan saat ini.

Menanggapi itu, aspirasi aksi mahasiswa, diterima langsung Wakil Ketua DPRD Sumsel, H Ilyas Panji Alam. Di hadapan massa aksi, ia memastikan seluruh tuntutan dan aspirasi yang disampaikan akan ditampung dan diteruskan kepada pemerintah pusat melalui mekanisme yang berlaku.

“Saya pastikan aspirasi adik-adik semua akan kami tampung dan kami teruskan sesuai mekanisme yang berlaku,” kata Ilyas. Aksi demonstrasi berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian dan berjalan tertib.

Setelah menyampaikan tuntutan dan berdialog dengan perwakilan DPRD Sumsel, massa aksi membubarkan diri secara damai.

Jakarta,  Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Andie Dinialdie & Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang , Mengikuti Pelatihan Penguatan Anti Korupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) Tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis 11 Juni 2026.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya KPK dalam memperkuat budaya antikorupsi di kalangan penyelenggara negara. Menariknya, pelatihan ini juga melibatkan para istri pejabat yang tergabung dalam IKATRI sebagai bentuk penguatan integritas dari lingkungan keluarga.

Dalam pelatihan tersebut, peserta mendapatkan berbagai materi mengenai strategi pencegahan korupsi, pengelolaan konflik kepentingan, serta pentingnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, baik dalam menjalankan tugas pemerintahan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie mengatakan, pelatihan tersebut menjadi momentum penting untuk semakin memperkuat komitmen dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas di Sumatera Selatan.

“Pelatihan PAKU Integritas ini menjadi pengingat sekaligus vitamin moral yang sangat penting bagi kita semua sebagai penyelenggara negara. Korupsi adalah musuh bersama yang merusak sendi-sendi pembangunan. Kami di DPRD Sumsel berkomitmen penuh untuk menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran secara transparan dan akuntabel,” ujar Andie.

Ia menilai, upaya pencegahan korupsi tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga harus dibangun dari kesadaran moral setiap individu serta dukungan keluarga sebagai lingkungan terdekat.

Andie juga memberikan apresiasi kepada KPK karena melibatkan para pendamping atau istri pejabat dalam pelatihan tersebut. Menurutnya, keluarga memiliki peran strategis dalam menjaga nilai-nilai kejujuran dan integritas seorang penyelenggara negara.

“Sangat luar biasa karena KPK juga melibatkan IKATRI. Peran istri di rumah sangat besar dalam mengingatkan kita untuk selalu menjaga amanah rakyat dan memastikan apa yang dibawa pulang ke rumah adalah rezeki yang halal dan berkah. Sinergi antara integritas di kantor dan di rumah inilah yang akan menjadi benteng kokoh dalam pencegahan korupsi di Sumatera Selatan,” katanya.

Melalui keikutsertaan dalam Program PAKU Integritas 2026, diharapkan semangat antikorupsi semakin mengakar di lingkungan pemerintahan, sehingga tata kelola pemerintahan di Provinsi Sumatera Selatan dapat terus berjalan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (DPRD Sumsel) mendorong Bank Sumsel Babel (BSB) Kantor Cabang Lahat untuk memperluas ekspansi kredit ke sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Langkah strategis ini dinilai ampuh untuk memulihkan perekonomian daerah sekaligus memitigasi serta menekan angka rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL).

​Komitmen tersebut mengemuka saat Komisi III DPRD Sumsel melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kantor BSB Cabang Lahat dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

​Kunjungan ini difokuskan pada monitoring tiga instrumen krusial. Yakni, kontribusi dividen BSB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), realisasi penyaluran kredit produktif bagi pelaku UMKM, serta strategi mitigasi risiko terhadap kredit macet.

​Pertemuan yang berlangsung hangat namun substansial ini dihadiri oleh Pemimpin BSB Cabang Lahat beserta jajaran manajemen. Komisi III DPRD Sumsel menegaskan bahwa sebagai salah satu penyumbang PAD terbesar di sektor BUMD, BSB harus mampu menyeimbangkan antara target profitabilitas, fungsi sosial penggerak ekonomi warga, dan prinsip kehati-hatian (prudential banking).

​Dalam rapat kerja tersebut, Komisi III menyoroti realisasi dividen yang disetorkan oleh BSB Cabang Lahat kepada pemerintah daerah, khususnya Pemkab Lahat dan Pemprov Sumsel selaku pemegang saham. Dewan mengapresiasi pertumbuhan laba BSB Cabang Lahat yang konsisten memberikan kontribusi positif bagi PAD untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan program kesejahteraan masyarakat.

​Namun, sebagai motor penggerak ekonomi daerah, sektor UMKM tetap mendapatkan porsi pembahasan yang besar. Beberapa catatan dan poin penting yang ditekankan oleh Komisi III DPRD Sumsel antara lain BSB diminta untuk terus memperluas basis nasabah dan meningkatkan efisiensi operasional guna mendongkrak perolehan laba serta setoran dividen ke depan.

Mempercepat birokrasi pengajuan kredit tanpa mengabaikan aspek legalitas, serta memperluas jangkauan ke pelosok desa di Kabupaten Lahat agar pelaku usaha mikro tidak terjerat rentenir atau pinjaman online (pinjol) ilegal.

Meminta BSB tetap waspada menjaga rasio NPL (yang saat ini masih aman di bawah 5%). Jika ada debitur UMKM yang mulai tersendat akibat faktor eksternal seperti fluktuasi harga komoditas sawit atau karet, BSB diharapkan proaktif memberikan opsi restrukturisasi kredit sebelum berstatus kredit macet.

​Menanggapi arahan tersebut, Manajemen BSB Lahat menjelaskan bahwa analisis kredit yang komprehensif terus dilakukan sebelum pembiayaan dikucurkan guna menjaga kualitas kredit tetap sehat.

​Kunjungan kerja ini diakhiri dengan komitmen bersama antara Komisi III DPRD Sumsel dan Bank Sumsel Babel Cabang Lahat untuk menyusun laporan evaluasi berkala demi menjaga performa bank pembangunan daerah ini tetap prima dan akuntabel.

Muara Enim, Dalam upaya memastikan kelancaran pasokan energi sekaligus mengevaluasi kontribusi sektor energi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Selatan melakukan kunjungan kerja ke fasilitas operasional PT Gas Gelumbang di Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Senin (08/06/2026).

Kunjungan kerja tersebut dipimpin jajaran pimpinan dan diikuti anggota Komisi II DPRD Sumsel yang membidangi perekonomian, investasi, serta energi. Kedatangan rombongan diterima langsung oleh jajaran manajemen dan tim teknis PT Gas Gelumbang.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi II meninjau langsung fasilitas distribusi gas bumi serta memperoleh paparan mengenai capaian operasional perusahaan, berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan, hingga rencana pengembangan jaringan distribusi gas pada masa mendatang.

Kegiatan ini dinilai penting mengingat Sumatera Selatan merupakan salah satu daerah penghasil energi terbesar di Indonesia yang memiliki potensi besar dalam mendukung ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi II DPRD Sumsel menekankan pentingnya sinergi antara perusahaan pengelola energi dan pemerintah daerah, khususnya dalam menjaga ketahanan energi serta mengoptimalkan kontribusi sektor energi terhadap pembangunan daerah.

“Sumatera Selatan kaya akan sumber daya alam, khususnya gas bumi. Melalui kunjungan ke PT Gas Gelumbang ini, kami ingin memastikan pengelolaan gas tidak hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan industri skala besar, tetapi juga memberikan efek domino bagi perekonomian masyarakat sekitar. Kami mendorong perusahaan untuk terus meningkatkan efisiensi distribusi dan memperluas jaringan agar kebutuhan energi domestik di Sumsel benar-benar aman,” ujar salah satu anggota Komisi II DPRD Sumsel.

Selain membahas distribusi energi, Komisi II juga mengingatkan pentingnya komitmen perusahaan dalam menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang berkelanjutan.

Perusahaan juga didorong untuk mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja lokal sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan terciptanya iklim investasi yang kondusif di daerah.

Menanggapi hal tersebut, manajemen PT Gas Gelumbang menyambut baik berbagai masukan dan pengawasan yang dilakukan DPRD Sumsel. Pihak perusahaan menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan kinerja operasional serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah guna mendukung kemajuan sektor energi di Sumatera Selatan.

Melalui kunjungan kerja ini, Komisi II DPRD Sumsel berharap pengelolaan sektor gas bumi dapat semakin optimal, tidak hanya dalam menjaga ketahanan energi daerah, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

RAPAT PARIPURNA XXXVII (37) DAN XXXI (31) DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN

Rapat Paripurna XXXVII (37) mengagendakan Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian Badan Anggaran (Banggar) terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026.

Sementara itu, Rapat Paripurna XXXI (31) mengagendakan Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian Pansus terhadap 1 (satu) Raperda Provinsi Sumatera Selatan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Sumsel Energi Gemilang.

Kedua agenda tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola pemerintahan yang baik di Provinsi Sumatera Selatan.

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan terus berkomitmen mendukung sinergi dan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Bersama membangun Sumatera Selatan yang maju, mandiri, dan berdaya saing.